Majalah Times : Bali Wisata Neraka | “Holidays in Hell Bali’s Ongoing Woes”

8 Apr


DENPASAR – Berita majalah Times yang menyebut Bali sebagai daerah tujuan wisata ’’neraka’’ ditanggapi dingin oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Bahkan, mantan Kapolda Bali itu menyatakan tidak berkeberatan dengan berita berjudul Holidays in Hell: Bali’s Ongoing Woes tersebut.
’’Itu kan penilaian orang luar terhadap kita. Kita jadikan itu sebagai bahan koreksi diri saja,’’ katanya saat dikonfirmasi di kantor gubernur, kemarin (6/4).

Dia meminta masyarakat dan pelaku pariwisata di Bali tidak terpancing. Termasuk, meminta Times mengklarifikasi berita edisi Jumat, 1 April 2011, tersebut. ’’Faktanya memang ada. Times hanya menulis apa yang dia lihat,’’ ujarnya. Lebih lanjut, Pastika meminta berita itu dijadikan tantangan untuk mengatasi masalah yang disorot.

Artikel Time itu, antara lain, menyebutkan penanganan sampah dan pencemaran pantai, termasuk kemacetan di kawasan Kuta. ’’Bagi saya, berita itu tidak perlu dibantah. Sebab, kenyataannya memang begitu. Wisatawan datang ke Bali dengan harapan melihat surga. Tahu-tahu dia melihat sampah, kerusakan lingkungan, copet. Itu tidak sesuai dengan harapan. Yang namanya paradise mestinya di mana-mana orang tersenyum. Dia tidak menemukan itu,’’ terangnya.

Ditambahkan, penilaian orang lain jauh lebih objektif daripada penilaian oleh diri sendiri. ’’Yang berhak menilai kita memang orang lain, bukan kita sendiri. De ngaden awak bisa, depang anake ngadanin (Jangan berpikir diri bisa, biar orang lain yang menilai, Red),’’ ujarnya.

Dia menuturkan, sampah dan pencemaran air seperti yang dikutip Times memang terjadi di Kuta. Meskipun, itu sebetulnya sampah kiriman akibat fenomena alam tahunan. ’’Wisatawan pasti tidak mau tahu dari mana datangnya sampah itu. Mereka hanya melihat fakta, ada sampah berserakan di Kuta dan air laut memerah. Faktanya, orang yang berendam beberapa menit di sana akan gatal-gatal saat itu. Mereka melihat itu. Kalau kita tidak cepat bergerak, lama-lama Bali akan benar-benar menjadi seperti neraka,’’ paparnya.
Karena itu, gubernur berharap agar artikel karya jurnalis Andrew Marshall tersebut membuka mata masyarakat Bali bahwa ada masalah yang harus ditangani. ’’Saya berharap, masyarakat Bali tertantang. Jangan seperti sekarang, mau bangun jalan ditolak. Jalan layang dihambat. Disuruh moratorium hotel juga tidak mau. Terus bagaimana?’’ ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata Bali Ida Bagus Subhiksu saat dikonfirmasi juga menyatakan tidak khawatir terhadap dampak berita tersebut. Subhiksu bahkan mengharapkan pemberitaan itu justru berdampak positif. ’’Turis yang pernah ke Bali mungkin justru ingin datang lagi untuk mengecek kebenarannya,’’ tutur Subhiksu.

Hal senada juga diungkapkan kalangan dewan di Badung. ’’Jangan kebakaran jenggot. Berita Time itu seharusnya dijadikan instrumen untuk evaluasi dan introspeksi,’’ tutur Wayan Puspa Negara, anggota Komisi B DPRD Badung, kemarin.
Politikus Partai Golkar itu menilai, tulisan Time tersebut justru wujud sense of belonging alias kepedulian media. Hampir setiap hari media lokal dan nasional juga menyorot masalah itu. ’’Jadi, kita harus segera mengambil langkah strategis. Apalagi, Bali baru saja dinobatkan sebagai the best destination in Asia Pacific untuk kali keenam,’’ jelasnya.

Dia mengatakan, sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali harus memenuhi tiga syarat. Yakni, facility, security, dan service. Menurut dia, tidak perlu dibantah bahwa fasilitas pariwisata di Bali masih banyak kekurangan. ’’Kalau berbicara pelayanan, Bali tidak ada duanya,’’ tegasnya.
Reaksi Ketua Satgas Pantai Kuta IGN Tresna tidak jauh berbeda. Dia menyatakan hanya bisa menjawab laporan Time itu dengan action, membersihkan sampah di sepanjang pantai.
Kepala DKP Badung Putu Eka Mertawan juga tidak mau kebakaran jenggot. Namun, dia menyesalkan masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan, bahkan ke saluran sungai. ’’Sampah itu berasal dari joroknya daerah di luar Kuta,’’ katanya.
Padahal, alat berat untuk mengangkat sampah di Pantai Kuta masih minim dan uzur. Saat ini DKP Badung hanya memiliki dua alat berat. Pihaknya sudah mencoba mengusulkan anggaran untuk itu. Namun, hingga kini belum disetujui. ’’Sehebat apa pun tim URC DKP, mereka akan kesulitan kalau alat beratnya minim dan uzur,’’ jelasnya.
Kondisi alat berat Pemkab Badung itu dianggap ironis jika dibandingkan dengan anggaran mobil dinas (mobdin) untuk operasional anggota DPRD dan pejabat eksekutif yang menghabiskan Rp 10,5 miliar. Padahal, kondisi mobdin itu dianggap masih layak pakai.

sumber : radarjogja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: